Isu transparansi data menjadi sorotan utama dalam upaya modernisasi birokrasi, terutama sejak peluncuran perdana berbagai Aplikasi Layanan Publik oleh pemerintah di masa percobaan. Pada tahap ini, pengukuran efektivitas tidak hanya dihitung dari jumlah unduhan atau kecepatan waktu respons, tetapi juga dari sejauh mana aplikasi tersebut mampu menyediakan data yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Pengukuran ini krusial karena digitalisasi seharusnya tidak hanya memindahkan proses manual ke digital, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas. Misalnya, pada periode uji coba yang berakhir pada 30 September 2025, tercatat ada 15 jenis Aplikasi Layanan Publik yang diuji coba di tiga kementerian dan dua lembaga non-kementerian. Dari jumlah tersebut, hanya 7 aplikasi yang memenuhi standar minimal ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) dalam hal transparansi alur birokrasi dan biaya layanan.

Data menunjukkan bahwa aplikasi yang minim transparansi cenderung mengalami tingkat aduan atau komplain yang lebih tinggi. Contoh spesifik dapat dilihat dari aplikasi perizinan usaha mikro yang diuji coba selama tiga bulan, terhitung sejak 1 Juli hingga 30 September 2025. Menurut catatan Petugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Bapak Rahmat Hidayat, total aduan yang masuk mencapai 2.345 kasus, di mana 65% aduan berkaitan dengan ketidakjelasan persyaratan dan estimasi waktu penyelesaian. Fenomena ini menunjukkan adanya “kotak hitam digital,” di mana meskipun prosesnya cepat, masyarakat tidak dapat melihat secara transparan sejauh mana berkas mereka diproses, atau bahkan potensi penundaan yang disengaja. Inilah yang menjadi celah bagi praktik pungutan liar digital yang justru melemahkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, efektivitas sebuah Aplikasi Layanan Publik harus diukur berdasarkan tiga pilar utama: kecepatan pelayanan, kemudahan penggunaan (user-friendliness), dan kedalaman transparansi data.

Penguatan transparansi data ini juga sangat relevan dalam mendorong kemandirian finansial masyarakat. Sebagai contoh, informasi yang transparan mengenai skema insentif, subsidi, atau bantuan modal usaha melalui Aplikasi Layanan Publik dapat membantu UMKM membuat perencanaan keuangan yang lebih baik. Ketika data kriteria penerima manfaat, jumlah dana yang dialokasikan, dan jadwal pencairan dipublikasikan secara terbuka, risiko penyalahgunaan dana menjadi berkurang dan masyarakat penerima manfaat dapat menggunakannya secara optimal untuk pengembangan usaha. Ini menghilangkan ketergantungan pada informasi yang tidak jelas dan mengurangi biaya transaksi informal.

Untuk mencapai tingkat transparansi yang tinggi, pemerintah perlu menjamin bahwa semua Aplikasi Layanan Publik telah terintegrasi dengan sistem blockchain atau teknologi serupa untuk menciptakan jejak audit digital yang tidak dapat dimanipulasi. Selain itu, diperlukan adanya fungsi dashboard publik yang secara real-time menampilkan statistik layanan, termasuk rata-rata waktu tunggu dan persentase keluhan yang berhasil diselesaikan, yang diawasi oleh tim dari Kepolisian Sektor Khusus Cyber. Dengan langkah-langkah ini, masa percobaan Aplikasi Layanan Publik dapat dijadikan momentum untuk membangun kembali kepercayaan publik, dari sekadar alat digitalisasi menjadi fondasi utama pemerintahan yang akuntabel dan transparan.