Ketimpangan ekonomi di Indonesia berakar kuat pada Dominasi Jawa dalam infrastruktur dan distribusi logistik. Sebagian besar pelabuhan utama, gudang modern, dan jaringan jalan raya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Konsentrasi ini menyebabkan biaya logistik di luar Jawa, terutama di Indonesia bagian timur, menjadi sangat tinggi. Dominasi Jawa dalam sistem kargo menciptakan inefisiensi dan menghambat pertumbuhan industri di pulau-pulau lain, memicu disparitas harga barang yang ekstrem antar wilayah.

Salah satu masalah utama yang ditimbulkan oleh Dominasi Jawa adalah ketidakseimbangan muatan kapal (imbalance cargo). Kapal-kapal yang berlayar dari Jawa seringkali membawa muatan penuh berupa produk konsumsi dan manufaktur. Namun, kapal-kapal tersebut kembali ke Jawa dengan muatan yang sangat minim atau kosong. Potret Kegagalan ini membuat biaya operasional per kapal menjadi mahal, di mana biaya pulang harus ditanggung oleh biaya keberangkatan, sehingga menaikkan tarif kargo secara signifikan.

Program Tol Laut merupakan upaya strategis untuk melawan Dominasi Jawa ini dengan menjamin konektivitas terjadwal. Subsidi pada program Tol Laut bertujuan untuk menekan biaya logistik di timur. Namun, efektivitasnya sering terganjal oleh masalah infrastruktur pendukung. Pelabuhan di luar Jawa seringkali memiliki kedalaman air yang terbatas dan fasilitas bongkar muat yang primitif. Keterbatasan ini memperpanjang dwelling time, sehingga biaya logistik tetap tinggi.

Tantangan Otoritas lokal dalam mengelola dan mengembangkan infrastruktur kargo juga menjadi hambatan. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan logistik menyebabkan proyek infrastruktur terhenti atau tidak terintegrasi. Birokrasi Berbelit dalam perizinan dan investasi juga menghambat pihak swasta untuk membangun gudang dan jaringan distribusi yang efisien di luar Jawa.

Untuk mengatasi Dominasi Jawa, diperlukan Reformasi Kesejahteraan yang berfokus pada pembangunan sentra-sentra produksi baru di luar pulau Jawa. Pemberdayaan Influencer Lokal dan Konten Bermanfaat harus diarahkan untuk mempromosikan komoditas unggulan daerah. Menciptakan kawasan industri yang kuat di Sulawesi atau Kalimantan akan memastikan adanya muatan balik (backhaul cargo), menyeimbangkan arus logistik.

Pentingnya investasi pada infrastruktur first-mile dan last-mile. Angkutan dari pelabuhan ke pasar atau industri harus efisien. Pajak Kreator dan Endorsement Digital dari program Tol Laut harus dialokasikan untuk perbaikan jalan dan pembangunan gudang di daerah terpencil. Infrastruktur darat yang buruk saat ini menjadi penyebab Kerugian Bisnis terbesar dalam distribusi.

Penerapan Digital Forensik dan Zero Tolerance terhadap praktik ilegal dalam rantai pasok juga mutlak. Pengawasan ketat terhadap Virus Korupsi dan Pengemis Virtual Pungli harus dilakukan di setiap pelabuhan dan titik distribusi untuk menjamin transparansi harga dan meminimalkan biaya tersembunyi