Warga Cianjur Keluhkan Akses Berlumpur Penghubung 4 Desa, Aktivitas Terhambat

Kondisi jalan penghubung yang memprihatinkan dialami oleh warga di empat desa di Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Jalan sepanjang 9 kilometer yang menjadi urat nadi perekonomian warga, kini berubah menjadi kubangan lumpur tebal. Kondisi akses berlumpur ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, namun belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Setiap kali musim hujan tiba, maka jalanan yang semula berupa tanah merah berubah menjadi lautan lumpur yang sulit dilalui kendaraan. Kendaraan roda dua dan roda empat seringkali terjebak, bahkan ada yang tergelincir dan terguling. Kondisi ini memaksa warga untuk berjuang keras menempuh perjalanan yang seharusnya singkat, menjadi berjam-jam bahkan berhari-hari.

“Kalau sudah hujan deras, sangat susah melintas. Banyak mobil yang memilih nunggu jalan kering, karena jadi tidak bisa maju. Bahkan tergelincir hingga terguling. Kalau sepeda motor harus didorong untuk melalui jalan yang kondisinya paling parah,” ungkap Wandy, Kepala Desa Cinerang, dengan nada putus asa.  

Dampak dari akses berlumpur ini sangat luas. Perekonomian warga lumpuh karena mereka kesulitan menjual hasil bumi ke luar desa. Anak-anak kesulitan mencapai sekolah, dan warga yang sakit atau ibu hamil yang akan melahirkan harus ditandu sejauh beberapa kilometer untuk mencapai pusat kesehatan terdekat.

“Kalau kondisi jalannya setelah hujan perjalanan bisa sampai dua hari. Padahal kalau jalan bagus itu cukup beberapa jam dari desa paling ujung ke Ciwidey,” tambah Wandy.  

Kondisi ini bukan hanya sekadar masalah infrastruktur, tetapi juga masalah kemanusiaan. Warga merasa terisolasi dan terabaikan. Mereka telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pemerintah daerah, namun belum ada tindakan nyata yang diambil.

“Kami harap jalan segera diperbaiki. Jangan sampai ada korban dulu baru diperhatikan,” tegas Wandy.

Kondisi akses berlumpur ini menjadi potret ketidakadilan pembangunan di daerah terpencil. Warga merasa bahwa mereka tidak mendapatkan hak yang sama dengan warga di daerah lain. Mereka berharap pemerintah daerah segera turun tangan dan memberikan solusi agar mereka dapat hidup dengan layak.