Mendirikan Perseroan Terbatas (PT) di bidang jasa memiliki regulasi khusus yang berbeda dari PT pada umumnya. Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja telah menghapus batasan modal dasar minimum PT secara umum, sektor-sektor tertentu, termasuk jasa pengiriman atau kurir, masih memiliki persyaratan Modal Ekspedisi yang diatur oleh peraturan sektoral. Calon pengusaha wajib memahami ketentuan ini agar proses legalitas perusahaan berjalan lancar dan tidak tersandung di tengah jalan.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menetapkan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan pos, termasuk kurir dan jasa Ekspedisi, seringkali termasuk dalam kategori risiko tinggi. Oleh karena itu, bagi usaha jasa kurir atau pos, diwajibkan memiliki minimal yang nilainya ditetapkan untuk memastikan kredibilitas dan keseriusan operasional, yaitu sebesar Rp500 juta.
Syarat minimal Rp500 juta ini harus dibuktikan dengan adanya kesanggupan modal usaha yang tercantum dalam dokumen pendirian dan laporan keuangan. Penetapan modal besar ini bertujuan untuk menjamin kesiapan perusahaan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti kendaraan operasional, gudang, dan sistem informasi yang terintegrasi, yang semuanya penting bagi kelancaran operasional jasa Ekspedisi.
Selain modal, pendirian PT jasa Ekspedisi juga memerlukan kelengkapan dokumen formal lainnya. Ini meliputi Akta Pendirian Perusahaan yang disahkan oleh Notaris dan disetujui Kementerian Hukum dan HAM, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, serta Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diurus melalui sistem OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA). Akta harus mencantumkan bidang usaha yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berlaku.
Kepatuhan terhadap batas Modal Ekspedisi juga merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pos atau izin usaha sejenis dari kementerian terkait. Tanpa izin ini, kegiatan jasa pengiriman tidak dapat beroperasi secara legal. Proposal rencana usaha lima tahun yang mencakup aspek teknis, bisnis, dan keuangan, juga menjadi persyaratan yang harus dipersiapkan secara matang.
Kegagalan dalam memenuhi persyaratan Modal Ekspedisi atau kelengkapan perizinan dapat menyebabkan permohonan izin usaha ditolak atau bahkan dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu, calon pendiri PT jasa Ekspedisi disarankan untuk berkonsultasi dengan notaris atau konsultan hukum yang memiliki keahlian di bidang ini, memastikan semua aspek, baik modal maupun perizinan, telah terpenuhi secara sempurna.
Dengan terpenuhinya Modal Ekspedisi minimum dan seluruh persyaratan legalitas lainnya, PT jasa pengiriman Anda akan memiliki kredibilitas yang kuat di mata mitra bisnis, lembaga keuangan, dan konsumen. Modal Ekspedisi yang solid mencerminkan komitmen jangka panjang perusahaan untuk menyediakan layanan logistik yang handal, mendukung pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan pasar secara keseluruhan.
Oleh karena itu, jangan terpatok pada ketentuan modal umum PT yang fleksibel. Bagi Anda yang bergerak di bidang jasa Ekspedisi, patuhi aturan Modal Ekspedisi minimum Rp500 juta sebagai langkah awal menjamin legalitas, kredibilitas, dan kesuksesan jangka panjang perusahaan pengiriman barang Anda di pasar yang kompetitif ini.