Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan gratis ongkir. Mereka melihat potensi besar dari kebijakan ini untuk mendorong volume transaksi e-commerce. Namun, dukungan ini tidak tanpa syarat. Asperindo berharap adanya fair play atau persaingan yang sehat di antara semua pemain, baik itu perusahaan domestik maupun asing. ini ingin memastikan semua pihak mendapatkan keuntungan yang sama.

Sikap Asosiasi Perusahaan ini muncul di tengah kekhawatiran terkait subsidi gratis ongkir yang seringkali diberikan oleh platform digital besar. Mereka melihat bahwa subsidi yang tidak diatur dapat menciptakan persaingan yang tidak adil, di mana perusahaan-perusahaan kecil sulit bersaing. ini percaya bahwa aturan yang adil akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih seimbang.

Pentingnya fair play dalam kebijakan ini adalah untuk menjaga keberlanjutan industri logistik secara keseluruhan. Jika hanya pemain besar yang mampu memberikan gratis ongkir, maka pemain kecil akan tergerus berharap agar peraturan yang ada dapat terhadap praktik monopoli atau oligopoli. Mereka ingin memastikan setiap perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Selain itu, Asperindo juga ingin memastikan bahwa setiap juga tidak merugikan mitra pengemudi. ini berharap adanya skema yang transparan, di mana biaya pengiriman yang digratiskan ditanggung secara adil oleh platform dan penyedia jasa. Asosiasi Perusahaan ini percaya bahwa hal ini dapat meningkatkan mutu pelayanan dan menjaga kesejahteraan (maaf, ini salah ketik, seharusnya ‘meningkatkan’) pengemudi.

Pada akhirnya, dukungan Asosiasi Perusahaan terhadap kebijakan gratis ongkir adalah cerminan dari keinginan mereka untuk beradaptasi dengan tren pasar. Namun, mereka juga sadar bahwa pertumbuhan harus diimbangi dengan regulasi yang adil dan transparan. Dengan adanya fair play, kebijakan gratis ongkir akan menjadi pemberian solusi holistik yang dapat menguntungkan semua pihak, dari konsumen hingga pelaku industri. Mereka mengusulkan agar pemerintah dapat berdiskusi terlebih dahulu dengan mereka sebelum membuat keputusan. Mereka juga menyarankan agar pemerintah dapat memberikan alternatif rute atau waktu operasional yang lebih fleksibel.