Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melancarkan Kritik Tajam Purbaya kepada PT Pertamina (Persero) terkait pembangunan kilang minyak. Dalam rapat kerja di DPR, Purbaya menyebut Pertamina “malas-malasan” dalam merealisasikan proyek kilang baru. Ketergantungan impor BBM selama puluhan tahun telah merugikan negara, padahal Pertamina pernah berjanji membangun tujuh kilang baru dalam lima tahun.

Kritik Tajam Purbaya ini bukan tanpa alasan kuat, sebab impor BBM terus menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Purbaya menegaskan bahwa ketiadaan kilang baru bukanlah karena Indonesia tidak mampu secara teknis atau finansial. Namun, lebih kepada kurangnya keseriusan dan “kemalasan” internal perusahaan BUMN tersebut.

Permintaan janji pembangunan tujuh kilang minyak itu hingga kini tak terealisasi. Purbaya bahkan menyentil bahwa yang terjadi justru insiden kebakaran di beberapa kilang lama. Kondisi ini membuat subsidi energi membengkak dan tidak tepat sasaran, serta memperburuk kondisi fiskal negara karena ketergantungan impor produk minyak dari luar negeri.

Menkeu Purbaya meminta Komisi XI DPR RI untuk turut serta mengawasi dan mengontrol kinerja Pertamina. Menurutnya, kerugian negara sangat besar akibat proyek kilang mangkrak ini. Pengawasan bersama Parlemen dinilai krusial untuk menekan biaya impor dan memastikan kebijakan Pertamina berorientasi pada kemandirian energi nasional, bukan hanya pemeliharaan status quo.

Purbaya bahkan mengeluarkan ancaman keras: jika Pertamina tak segera bertindak, ia akan memotong alokasi dana atau bahkan mengganti direksi. Pernyataan berani ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan diam melihat kondisi ini. Ini adalah sinyal bahwa kebijakan Pertamina harus segera berubah demi kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa di sektor energi.

Kritik Tajam Purbaya ini diharapkan menjadi momentum bagi Pertamina untuk berbenah. Pembangunan kilang baru harus menjadi prioritas utama guna mengurangi defisit neraca perdagangan. Mandiri dalam penyediaan energi adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang dari fluktuasi harga minyak global.

Masyarakat menanti realisasi konkret dari janji-janji pembangunan kilang. Kilang mangkrak harus segera diatasi agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor yang mahal. Langkah tegas Menkeu Purbaya patut diapresiasi sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara yang besar.

Kini, bola panas ada di tangan Pertamina. Dengan adanya Kritik Tajam Purbaya dan tekanan dari parlemen, perusahaan harus membuktikan keseriusannya. Mengurangi impor dan membangun kilang adalah langkah fundamental untuk mewujudkan kedaulatan energi yang dicita-citakan, bukan sekadar janji-janji di atas kertas.