Luka mendalam akibat bencana alam yang melanda wilayah Jawa Barat beberapa waktu lalu kini semakin perih dengan mencuatnya dugaan Skandal Bansos yang melibatkan aparatur tingkat bawah. Di tengah perjuangan warga untuk membangun kembali rumah mereka yang hancur, muncul laporan memilukan mengenai pemotongan dana bantuan stimulan perbaikan rumah yang dilakukan secara sistematis. Dana yang seharusnya diterima utuh oleh para penyintas untuk membeli material bangunan justru diduga disunat oleh oknum perangkat desa dengan dalih biaya administrasi, uang lelah, hingga potongan kolektif yang tidak memiliki dasar hukum jelas.

Modus operandi dalam Skandal Bansos ini tergolong sangat kejam karena menyasar kelompok rentan yang sedang dalam kondisi terjepit secara ekonomi. Warga penerima manfaat sering kali diintimidasi atau diberikan pemahaman yang keliru bahwa jika mereka tidak memberikan “jatah” kepada oknum tersebut, maka pencairan tahap berikutnya akan dipersulit atau bahkan dihentikan. Praktik pungutan liar ini membuat nominal bantuan yang sampai ke tangan warga berkurang hingga jutaan rupiah, yang mengakibatkan proses rehabilitasi hunian menjadi terbengkalai karena dana yang tersisa tidak cukup untuk membayar tukang maupun membeli semen dan baja ringan yang harganya terus naik.

Ketidakadilan dalam Skandal Bansos ini memicu gelombang protes dari para aktivis kemanusiaan dan warga yang mulai berani bersuara di media sosial. Investigasi di lapangan mengungkap bahwa pemotongan ini sering kali dilakukan saat proses penyerahan uang tunai atau melalui skema pengadaan material titipan yang harganya telah digelembungkan. Ketidaksiapan sistem pengawasan digital di tingkat desa menjadi celah lebar bagi para pemburu rente untuk mengeruk keuntungan di atas penderitaan korban bencana. Hal ini mencoreng nama baik program pemulihan nasional yang telah dicanangkan pemerintah pusat dengan anggaran triliunan rupiah.

Pihak kepolisian dan inspektorat daerah harus segera melakukan tindakan jemput bola untuk memeriksa setiap laporan mengenai Skandal Bansos ini tanpa menunggu pengaduan resmi yang sering kali dihambat oleh rasa takut warga. Penegakan hukum yang tegas, termasuk pemecatan tidak hormat dan proses pidana bagi oknum desa yang terbukti bersalah, mutlak diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Transparansi data penerima dan jumlah bantuan harus ditempel secara terbuka di balai desa maupun diakses melalui aplikasi daring agar masyarakat bisa saling mengawasi dan melaporkan setiap kejanggalan secara anonim tanpa takut akan adanya intimidasi susulan.